Keputusan Menteri Rini Copot Elia Manik dinilai Salah


May 5, 2018

Rini Soemarno, Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mencopot Elia Massa Manik, Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Rini juga mengangkat Nicke Widyawati, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut.

Rini Copot Dirut Pertamina

Fajar Harry Sampoerno, Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, menjelaskan bahwasanya pihaknya pun sudah mencopot 4 redaksi Pertamina yang lainnya. Keempat direksi yang lainnya tersebut antara lain Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ardhy N. Mokobombang, Direktur Manajemen Aset Dwi Wahyu Daryoto, Direktur Pemasaran Korporat  Muchamad Iskandar, dan Direktur Pengolahan Taharso.

“RSUP (Rapat Umum Pemegang Saham) Pertamina dan juga Ibu Menteri membuat keputusan, yakni memberhentikan direksi Pertamina yang lama dan juga mengangkat direksi yang baru,” ungkap Fajar di Jakarta saat ditemui hari Jumat (20/4).

Bersamaan dengan diberhentikannya 5 orang direksi Pertamina, menurutnya, Rini juga mengangkat 7 direksi. Ketujuh direksi tersebut antara lain Masud Hamid sebagai Direktur Pemasaran Retail, Budi Santoso Syarif sebagai Direktur Pengolahan, Basuk Trikora Putra sebagai Direktur Pemasaran Korporat, M. Haryo Junianto sebagai Direktur Manajemen Aset, Gandhi Sriwidjojo sebagai Direktur Infrastrukturm Nicke Widyawati sebagai Pelaksana Tugas Dirut dan Heru Sertiawan sebagai Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia.

Pengamat Nilai Keputusan Rini Salah

Menanggapi pencopotan Elia, Marwan Batubara, Direktur Indonesia Resources Studies (IRRESS) mengatakan bahwa Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) telah mengambil langkah yang salah. Menurutnya, Kementerian BUMN hanya mengada-ada saja  jika kesalahan menajemen juaramovie dalam perusahaan dibebankan secara sepenuhnya kepada Elia.

Misalnya saja, ia memberikan contoh alasan tentang distribusi BBM (Bahan Bakar Minyak) dan juga tingkat kemajuan 2 kilang baru, yakni Kilang Tuban dan Bontang. Pasalnya, sumber permasalahan di tubuh perusahaan migas plet merah itu justrulah bersumber dari kebijakan pemerintah sendiri.

Kelangkaan BBM jenis premium, misalnya, menurut Marwan dikarenakan kebutuhan manjemen untuk bisa mempertebal pundi-pundi perseroan karena kebijakan pemerintah yang tidak mau menyesuaikan harga BBM. Padahal, harga minyak sendiri sudah melambung tinggi.

Tercatat bahwa perubahan harga BBM paling baru terjadi pada bulan April 2016, di mana harga minyak mentah Indonesia bisa sampai kisaran harga US $37.20 per barelnya. Akan tetapi dengan harga minyak mentah Indonesia yang sekarang ini telah melejit hebat ke angka US $61,78 per barelnya, pemerintah jua belum menyesuaikan harga BBM.

Untuk itu lah, Marwan menilai bahwa tidak elok rasanya apabila Pertamina sebagai pihak yang disalahkan karena adanya kelangkaan Premium. Selaku BUMN, Pertamina sendiri memang wajib lah melakukan distribusi BBM penugasan selama tak merugikan kantong perseroan itu sendiri.

Pemerintah dinilai sudah menyalahi Pasal 66 UU No. 19 Tahun 2003 soal Badan Usaha Milik Negara yang menyebut di sana bahwa penugasan pemerintah dapat dilakukan BUMN asalkan tetap memperhatikan maksud serta tujuan BUMN. Ini berarti penugasan pemerintah semestinya tidak boleh membuat kantong perseroan jebol.

“Dengan sikap beliau yang tak mau mengikuti keinginan pemerintah. Misalnya saja menjual BBM penugasan, maka itu justru bertujuan agara perusahaan tak lama kelamaan jadi bangkrut,” ungkap Marwan dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (20/4).

Tentang pembangunan kilang sendiri, pemerintah telah sedikit banyak memberi andil kenapa lambat sekali progress 2 kilang itu. lebih lebih lagi pemerintah dinilai sudah menghambat ruang gerak dari Pertamina untuk bisa menyiapkan pendaan yang dibutuhkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *